Perjuangan Etnis Minoritas terhadap Politik Apartheid / Rasialisme di Malaysia

Berbicara mengenai perjuangan melawan apartheid atau rasialisme maka teringat sejarah perjuangan Nelson Mandella di Afrika selatan. Nelson Mandela adalah pejuang Afrika Selatan yang berusaha keras untuk menghapus segala hal yang berbau rasialis atau diskriminasi antara ras hitam dan ras putih yang sampai pada kekejian sistem politik rasialis, Kisah hidupnya adalah kisah perjuangan melawan sistem apartheid. Nelson Mandela berjuang untuk membela dan menghapus diskriminasi antara ras hitam dan ras putih, dimana warga kulit hitam Afrika di tanah airnya sendiri harus punya surat izin jalan yang melarang mereka bermukim, duduk-duduk di taman atau sekolah, bekerja di tempat-tempat yang hanya eksklusif diperuntukkan bagi warga kulit putih dengan legislasi hukum yang memberi hukuman penjara bagi yang melanggar. Ketidak-adilan tersebut mendorong rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui berdemo dan kampanye, agar masyarakat sadar akan perlakuan yang tidak adil.

Menurut Mandela, kampanye merupakan cara yang efektif untuk menjadikan massa berfungsi secara politik, suatu metode yang kuat sekali untuk menyuarakan rasa ketidaksenangan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang reaksioner. Kampanye merupakan cara yang terbaik untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah dan berbahaya sekali bagi stabilitas dan keamanan Negara.^[1]

A.    Perlakuan Apartheid di Malaysia

Sebenarnya apartheid bukanlah semata-mata pemisahan ciri-ciri fisik di antara berbagai ras, tetapi apartheid sesungguhnya adalah penguasaan dominasi ekonomi, politik dan social oleh suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Hasil jangka panjang dari praktek apartheid adalah penindasan dari aspek social-ekonomi dan tekanan mental karena adanya pelabelan yang tergolong warna kulit dan status keturunan. Jika di Afrika Selatan, diskriminasi yang dilakukan adalah adanya pemberian layanan istimewa kepada penduduk Afrika yang berkulit putih, maka di Malaysia juga ada yang namanya ketuanan Melayu yang merupakan dominasi suatu kaum atau ras melayu dalam suatu negara. Ketuanan Melayu adalah konsep rasialis bahwa bangsa Melayu adalah "tuan" atau "penguasa" Malaysia. Konsep ini tertuang dalam Pasal 153 Konstitusi Malaysia yang memberikan jaminan hak-hak khusus kepada etnis Melayu di Malaysia.^[2] Pengaturan seperti ini biasanya disebut sebagai kontrak sosial. Konsep ketuanan Melayu biasanya didengungkan oleh politikus-politikus Malaysia, terutama yang berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai yang memiliki pengaruh kuat di Malaysia. Hal demikian merupakan idiologi yang sama seperti halnya di Afrika Selatan sewaktu mempertahankan dominasi warga Kulit Putih. Dominasi kekuasaan ras Melayu di Malaysia diusung oleh Partai UMNO yang dasar idiologinya adalah perjuangan politik berdasarkan nasionalisme Melayu dan “bumiputraisme”. Idiologi UMNO juga menggunakan sistem ekonomi kapitalis dibawah perintah kerajaan, partai ini juga hanya menerima orang Melayu atau ‘bumiputra terhad’ (limited bumiputra) dan mengakui masyarakat melayulah yang harus berkuasa di Malaysia.

Akibat dari berkuasanya UMNO sebagai partai berkuasa di Malaysia, maka penerapan idiologi yang apartheid di jalankan. Kaum pendatang kemudian tidak digolongkan sebagai bumiputera dan tidak layak mendapat layanan khas kerajaan. Bentuk perlakuan diskriminasi yang dilakukan UMNO dan sekutu-sekutunya dalam Barisan Nasional adalah menonjolkan bumiputrraisme. Malaysia menerapkan kebijakan pembatasan akses pendidikan universiter untuk warga-negara Malaysia beretnis Tionghoa dan India, dan sejumlah kebijakan yang secara eksplisit menguntungkan bumiputera.^[3] Mereka telah mengklaim orang Melayulah yang harus berkuasa di tanah Malaysia dengan membentuk Dasar Ekonomi Baru (New Economic Policy). Dasar Ekonomi Baru (New Economic Policy) dilakukan karena masyarakat pribumi (keturunan Melayu) secara umum hidup dalam keadaan miskin dan sektor ekonomi negara berada pada tangan asing (warga keturunan Cina dan India) atau warga non-pribumi. Hal demikian sebenarnya tidak beralasan karena kaum Cina dan India pada umumnya mampu berniaga kecil-kecilan dan juga buruh kasar dan pekerja ladang seperti halnya kaum bumiputera.

Isu rasialisme memang tidak dapat dielakkan apabila terdapat golongan atau kumpulan manusia yang mempunyai beberapa ciri kesamaan seperti biologi atau budaya yang mencoba untuk mempertahankan golongan masing-masing dan pada masa yang sama menindas kaum lain. Banyak organisasi politik dan sosial di negara Malaysia dibentuk berasaskan kepada garis perkauman atau etnik. Organisasi demikian hanya memperjuangkan kepentingan dan merebut hak-hak yang dirasakan perlu tanpa memikirkan kepentingan golongan lain, keharmonisan dan kesejahteraan negara. Negara Malaysia juga pernah mengalami peristiwa berdarah akibat dari rusuhan kaum dalam peristiwa 13 Mei 1969, sehinggakan keadaan darurat terpaksa diterapkan di Malaysia. Konflik ras juga bisa mengakibatkan pengasingan kumpulan-kumpulan tertentu dari segi pelajaran, perumahan dan pekerjaan.

Organisasi-organisasi yang demikian akan bersaing untuk mendapatkan sokongan seluas mungkin dari kumpulan etnik masing-masing dengan menggunakan beberapa faktor penting seperti persamaan bahasa, agama, ras atau pengenalan etnik. Apabila kepercayaan dan tindakan demikian meluas dalam masyarakat, sudah tentu ia akan dapat mempengaruhi dan kadang-kadang menentukan perkembangan politik dalam sesebuah negara. Kesan penjajahan merupakan faktor utama punca konflik etnik dan ras di Malaysia. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaannya selama 40 tahun, tetapi kesan penjajahan Inggris masih segar di benak setiap rakyat. Dasar pemeritahan Inggris bercorak pecah dan perintah telah mengasingkan tiga golongan utama bangsa di Malaysia iaitu golongan Melayu. Cina dan India.

Kebijakan kolonial mengenai imigrasi, pelajaran, ekonomi, tanah, bahasa dan kebudayaan telah meninggalkan kesan yang berpanjangan sampai sekarang. Kebijakan imigrasinya yang bebas telah mengubah sama sekali komposisi penduduk di negara ini. Kebijakan ekonominya pula telah menyebabkan timbul pengkhususan ekonomi mengikut etnik dan pengasingan tempat tinggal di kalangan mereka akibat dari kegiatan ekonomi yang berlainan. Oleh sebab itu, orang-orang Cina dan India terpaksa mengendalikan sekolah mereka sendiri dan menanggung perbelanjaan sendiri. Perkembangan pendidikan yang tidak terkawal ketika itu akhirnya menimbulkan sikap dan orientasi politik yang berbeza. Di samping itu, melalui dasar dan pentadbirannya pula, Inggeris telah meninggalkan kesan psikologi yang meluas di kalangan rakyat dengan menanam prasangka dan stereotaip di kalangan mereka.

B.     Perjuangan Etnis Minoritas dalam Menentang Diskriminasi di Malaysia

Perjuangan yang dilakukan oleh etnis minoritas (Cina dan India) di Malaysia adalah melalui demo untuk menentang diskriminasi. Demo tersebut berjalan dengan damai, tetapi tidak sedikit juga yang berakhir dengan kerusuhan. Seperti halnya demo yang dilakukan oleh etnis india untuk memprotes pemerintah karena perlakuan yang diskriminatif terhadap kaum minoritas di Malaysia. Demo yang dilakukan Warga etnis India di Malaysia pada November 2007 yang merupakan aksi protes anti pemerintah terbesar. Lebih dari 10.000 orang terlibat dalam aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keluhan diskriminasi ras tersebut, tanpa menghiraukan tembakan meriam air dan gas air mata.^[4] Aksi protes skala besar yang diadakan sebuah kelompok pembela hak azasi kaum Hindu itu menjadi tantangan politik bagi pemerintah yang rencananya akan menyambut pemilihan umum dalam beberapa bulan mendatang. Masyarakat etnis India dari seluruh penjuru Malaysia berkumpul di Kuala Lumpur untuk melakukan unjuk rasa, meski kawasan ibukota telah ditutup selama tiga hari terakhir, sementara pemerintah dan polisi telah mengeluarkan peringatan agar masyarakat tidak terlibat.

Pada tahun 1960-an, terdapat usaha yang keras menentang konsep ketuanan Melayu yang dipimpin oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) dari Singapura (yang menjadi salah satu negara bagian dari Malaysia dari tahun 1963 sampai 1965) dan oleh DAP setelah Singapura memisahkan diri. Namun konstitusi yang berhubungan dengan ketuanan Melayu semakin dikukuhkan setelah kerusuhan rasial 13 Mei tahun 1969 yang diikuti kampanye pemilu yang memfokuskan pada isu hak-hak non-Melayu dan ketuanan Melayu. Periode ini nampak dengan munculnya kelompok "Ultra" yang mengajukan sebuah pemerintahan satu partai yang dipimpin oleh UMNO dan peningkatan tekanan pada konsep orang Melayu sebagai "rakyat Malaysia" yang sebenarnya.^[5]

C.    Kesimpulan

Malaysia yang multi etnis, ternyata masih menerapkan kebijakan yang rasialisme. Etnis melayu, yang mayoritas lebih diutamakan ketimbang dua etnis besar lainnya yaitu India, dan China. Pada awalnya, kebijakan diskriminatif tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan kesejahteraan hidup antara etnis melayu, dengan etnis India, dan China. Etnis India, dan China maju dalam bidang perdagangan, dan bisnis. Sedangkan, etnis melayu tidak, dan kalah bersaing dengan kedua etnis tersebut.Masalah muncul ketika hal ini merambah kedua dunia politik, ekonomi, bahkan dalam kehidupan social.

Dengan mengutamakan etnis melayu berarti menyebabkan terjadinya kesenjangan hak. Dalam arti bahwa hak orang melayu lebih besar ketimbang hak orang India, dan China. Karena itu, protes dari etnis India, dan juga China beberapa waktu lalu kepada pemerintahan Malaysia adalah sah. Tujuannya bukan merusak Negara seperti yang dituduhkan pemerintahan, atau melakukan kudeta. Akan tetapi memperjuangkan hak, keadilan, dan berekspresi secara bebas dalam berbagai bidang kehidupan.

Daftar Referensi

http://www.budaya-tionghoa.org/ diakses Jum’at Tanggal 30 Juli 2010 Pukul 20:48

http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=150333 diakses Jum’at Tanggal 30 Juli 2010 Pukul 20:16

Mandela, Nelson. 1993. “Langkah Menuju Kebebasan : Surat-surat dari bawah tanah”. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta. Hal : 9

Weiss, Meredith L. "The 1999 Malayan General Elections: Issues, Insults, and Irregularities." Asian Survey, Vol. 40, No. 3, (May 200)pp 430 dalam www.wikipedia.com diakses Jum’at Tanggal 30 Juli 2010 Pukul 20:34

Disarikan dari berbagai sumber

---

[1] Nelson Mandela, 1993. “Langkah Menuju Kebebasan : Surat-surat dari bawah tanah”. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta. Hal : 9

[2] Meredith L. Weiss, "The 1999 Malayan General Elections: Issues, Insults, and Irregularities." Asian Survey, Vol. 40, No. 3, (May 200)pp 430 dalam www.wikipedia.com.

[3] http://www.budaya-tionghoa.org/

[4] http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=150333

[5] www.wikipedia.com